Yogyakarta, 7 November 2025 — “Kalau kita ingin punya negara kuat dan rakyat sejahtera, maka investasi yang paling penting adalah kesehatan, terutama pembangunan otak manusia.”
Pernyataan tegas itu disampaikan Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH., dalam Pidato Guru Besar bertajuk “Politik Pendanaan Kesehatan” yang diselenggarakan oleh Forum 2045 bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, Jumat malam (7/11).
Acara ini dibuka oleh Pinurba Parama Pratiyudha, S.Sos., M.A. (Fisipol UGM), dengan sambutan dari Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTN-BH.
Dalam sambutannya, Prof. Baiquni menekankan pentingnya forum-forum akademik sebagai ruang refleksi bersama.
“Kita berupaya mencari solusi alternatif dan terus berkolaborasi. Rumah sakit bukan hanya tempat mengobati, tapi juga tempat mendorong hidup sehat dan mencegah penyakit,” ujarnya.
Politik di Balik Pendanaan Kesehatan
Prof. Hasbullah menyinggung bahwa sejak reformasi UUD 1945, persoalan pendanaan kesehatan tak pernah lepas dari tarik-menarik politik. Ia turut terlibat dalam perumusan Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum hak atas pelayanan kesehatan.
Namun, hingga kini, implementasinya masih jauh dari cita-cita.
“Masalahnya adalah dana,” kata Prof. Hasbullah. “Kita belum berhasil memastikan anggaran yang cukup untuk menjamin layanan kesehatan yang adil dan merata.”
Ia menilai mindset birokrasi dan ekonomi kita masih salah arah: uang sering diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Rumah sakit pemerintah pun, katanya, kerap berfungsi seperti lembaga keuangan, bukan pelayanan publik.
“Bahkan pernah ada warga Baduy yang ditolak rumah sakit karena tak punya KTP. Itu tragedi kemanusiaan,” ujarnya.
Kesehatan Bukan Konsumsi, Tapi Investasi
Menurut Prof. Hasbullah, pelayanan kesehatan tak boleh tunduk pada logika pasar.
“Kita tidak pernah tahu kapan butuh pelayanan kesehatan. Karena itu, kesehatan tidak boleh dijadikan komoditas,” tegasnya.
Ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia dan Inggris yang mengalokasikan dana publik besar untuk kesehatan. Indonesia, sebaliknya, baru membelanjakan sekitar 1,4 persen dari PDB untuk sektor ini.
“Kita masih jauh tertinggal dari Turki, Thailand, dan Vietnam. Padahal, jika ingin membangun manusia unggul, yang pertama harus kita bangun adalah kesehatannya,” katanya.
Prof. Hasbullah juga menyoroti rendahnya cukai rokok yang hanya 15 persen, jauh dari rekomendasi WHO sebesar 70 persen.
“Anggaran untuk membangun kesehatan hanya sepertiga dari uang rakyat yang dihabiskan untuk merusak kesehatan,” ujarnya menyesalkan.
Ia bahkan mengaitkan minimnya investasi kesehatan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Rata-rata IQ kita hanya 78,5, hampir setara dengan beberapa negara di Afrika. Kalau ini tidak diperbaiki, generasi 2045 bisa menjadi generasi cemas,” tandasnya.
Menjawab Tantangan dan Harapan
Dalam sesi tanya jawab, peserta dari Riau, Fachri Yasin, bertanya bagaimana hasil penelitian Prof. Hasbullah bisa sampai ke pengambil kebijakan.
Menjawab itu, ia mengatakan sudah menyampaikan rekomendasi ke partai-partai politik dan Kementerian Keuangan.
“Masalahnya ada di kemauan politik. Pendidikan kedokteran misalnya, mestinya digratiskan. Di Sri Lanka dan Jerman, calon dokter tidak perlu membayar mahal karena negara yang menanggung,” jelasnya.
Kesehatan sebagai Tanggung Jawab Publik
Moderator Janurdina Gayatri, M.Si. menutup diskusi dengan merangkum pesan utama acara.
“Kesehatan bukan sekadar urusan individu, tetapi investasi publik yang menentukan masa depan bangsa. Jika ingin generasi emas, maka kita harus menyehatkan rakyatnya terlebih dahulu,” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan ajakan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab sosial — bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi masa depan peradaban.
