Pendidikan tinggi sering dianggap sebagai ruang akademik yang netral, bebas dari kepentingan politik maupun ideologis. Universitas dipandang sebagai tempat di mana ilmu pengetahuan dikembangkan secara objektif, rasional, dan terlepas dari bias sosial. Namun, anggapan ini sebenarnya problematis. Ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui kurikulum pendidikan tinggi tidak pernah benar-benar steril dari nilai dan ideologi. Bahasa yang dipakai dalam teks akademik, kerangka kurikulum, serta istilah yang dipilih dalam program studi selalu mengandung perspektif tertentu. Dengan demikian, ruang kelas di perguruan tinggi adalah arena di mana ideologi diproduksi, disebarkan, dan kadang juga dilawan, melalui bahasa.
Kurikulum di perguruan tinggi tidak hanya menentukan mata kuliah apa yang harus dipelajari, tetapi juga membentuk cara pandang mahasiswa terhadap dunia. Setiap program studi dibangun di atas asumsi tertentu tentang apa yang dianggap penting, sah, dan bernilai dalam disiplin ilmu. Misalnya, kurikulum ilmu ekonomi di banyak universitas sering menekankan teori-teori arus utama seperti neoliberalisme, dengan fokus pada efisiensi pasar, pertumbuhan, dan kompetisi. Bahasa yang digunakan dalam kurikulum semacam ini mengedepankan istilah-istilah seperti “efektivitas”, “daya saing”, atau “optimalisasi”, yang seolah-olah netral, padahal sebenarnya mengandung ideologi pasar bebas.
Akibatnya, mahasiswa terbiasa memandang fenomena ekonomi melalui lensa pasar sebagai ukuran utama, sementara konsep keadilan sosial, solidaritas, atau alternatif ekonomi berbasis komunitas jarang muncul dalam kurikulum resmi. Dengan kata lain, bahasa dalam kurikulum tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memosisikan mahasiswa pada kerangka ideologis tertentu.
Bahasa Akademik dan Hegemoni Pengetahuan
Di perguruan tinggi, bahasa akademik sering dipandang sebagai standar objektivitas ilmiah. Penggunaan istilah teknis, gaya tulisan formal, dan kutipan dari literatur tertentu memberi kesan bahwa pengetahuan bersifat universal. Namun, standar ini pada dasarnya mencerminkan hegemoni pengetahuan Barat yang dijadikan acuan global. Banyak kurikulum di negara-negara berkembang mengadopsi bahasa akademik yang berasal dari tradisi Eropa atau Amerika, sementara konsep dan pengalaman lokal sering terpinggirkan.
Misalnya, dalam kajian ilmu politik, konsep seperti democracy, state, atau civil society diajarkan dalam bahasa yang berasal dari tradisi liberal Barat. Mahasiswa kemudian terbiasa melihat politik melalui kerangka yang sudah dipaketkan, tanpa banyak ruang untuk mempertanyakan apakah konsep-konsep itu sesuai dengan konteks sosial budaya mereka sendiri. Bahasa akademik, dengan otoritasnya, menyembunyikan ideologi di balik klaim universalitas.
Ideologi dalam Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum juga menjadi sarana ideologis yang kuat. Di banyak universitas, program studi dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang selaras dengan ideologi negara. Mata kuliah wajib nasional, misalnya, disusun untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang dianggap perlu bagi pembentukan identitas kebangsaan. Walaupun tujuan ini bisa dipandang positif, ia juga menunjukkan bagaimana kurikulum berfungsi sebagai alat reproduksi ideologi negara.
Selain itu, adanya prioritas terhadap mata kuliah yang berorientasi pada pasar kerja juga mencerminkan ideologi ekonomi neoliberal yang semakin mendominasi pendidikan tinggi. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi “sumber daya manusia” yang siap pakai, dengan bahasa kurikulum yang menekankan “kompetensi”, “produktivitas”, dan “efisiensi”. Orientasi semacam ini membatasi ruang pendidikan tinggi sebagai wadah refleksi kritis, karena segala sesuatu diukur berdasarkan relevansinya terhadap kebutuhan pasar.
Bahasa Globalisasi dan Pendidikan Tinggi
Globalisasi juga membawa pengaruh besar pada bahasa kurikulum di universitas. Penggunaan bahasa Inggris sebagai lingua franca akademik membuat banyak program studi berorientasi pada publikasi internasional. Kurikulum disusun dengan menekankan international standards, world-class university, dan global competitiveness. Bahasa ini menegaskan ideologi globalisasi yang mengukur kualitas pendidikan tinggi berdasarkan kemampuan menyesuaikan diri dengan standar internasional, sering kali mengabaikan relevansi lokal.
Mahasiswa yang belajar dalam sistem ini diarahkan untuk mengejar prestasi yang diakui secara global, seperti publikasi di jurnal internasional bereputasi, alih-alih mendalami isu-isu lokal yang mungkin lebih mendesak. Akibatnya, bahasa global yang diadopsi dalam kurikulum memperkuat ideologi modernitas dan kapitalisme global, sambil menyingkirkan nilai dan pengetahuan lokal.
Kurikulum dan Representasi Sosial
Bahasa dalam kurikulum pendidikan tinggi juga memengaruhi representasi kelompok sosial tertentu. Dalam studi gender, misalnya, kurikulum di banyak universitas baru belakangan mulai memasukkan perspektif feminis. Sebelumnya, bahasa yang digunakan dalam kurikulum lebih banyak meneguhkan pandangan androcentris yang menempatkan laki-laki sebagai norma dan perempuan sebagai pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak netral, tetapi mencerminkan ideologi tertentu yang mendominasi dalam masyarakat.
Demikian pula, isu-isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas, masyarakat adat, atau lingkungan sering kali hanya muncul sebagai mata kuliah pilihan, bukan bagian inti kurikulum. Peminggiran ini memperlihatkan bagaimana bahasa dalam kurikulum membangun hierarki nilai pengetahuan: ada yang dianggap utama, ada pula yang ditempatkan di pinggiran.
Membongkar Ideologi dalam Kurikulum
Kesadaran akan bahasa dan ideologi dalam kurikulum pendidikan tinggi sangat penting. Mahasiswa perlu diajak menyadari bahwa istilah, konsep, dan struktur kurikulum yang mereka pelajari tidak berdiri di ruang hampa, melainkan terkait dengan kepentingan sosial-politik tertentu. Misalnya, istilah “pembangunan” yang kerap muncul dalam berbagai disiplin ilmu sering kali mengandung asumsi modernisasi ala Barat, yang tidak selalu relevan dengan realitas lokal. Dengan membongkar ideologi di balik bahasa semacam ini, mahasiswa bisa melihat bahwa ada alternatif cara pandang yang mungkin lebih sesuai dan adil.
Universitas seharusnya membuka ruang bagi diversifikasi bahasa dan pengetahuan. Ini bukan berarti menolak bahasa global sepenuhnya, tetapi memastikan bahwa kurikulum tidak sepenuhnya dikuasai oleh satu tradisi atau ideologi. Mengintegrasikan literatur lokal, memberi tempat pada bahasa daerah atau bahasa nasional dalam wacana akademik, serta memperluas definisi “pengetahuan sahih” dapat menjadi langkah untuk melawan dominasi ideologi tertentu dalam kurikulum.
Bahasa dan ideologi dalam ruang kelas pendidikan tinggi adalah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Kurikulum, sebagai peta jalan pendidikan, menyembunyikan ideologi di balik pilihan kata, konsep, dan struktur yang digunakan. Bahasa akademik, bahasa globalisasi, maupun bahasa pembangunan nasional, semuanya mengarahkan mahasiswa pada cara pandang tertentu terhadap dunia. Kesadaran kritis terhadap hal ini memungkinkan kita melihat bahwa pendidikan tinggi tidak netral, melainkan arena pertarungan ideologi yang berlangsung melalui bahasa.
Dengan memahami peran bahasa sebagai medium ideologi, mahasiswa dan akademisi dapat lebih kritis dalam membaca kurikulum. Pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil atau penghafal teori, tetapi juga melahirkan warga intelektual yang mampu menggugat dominasi ideologi dan membayangkan dunia yang lebih adil. Di sinilah pentingnya terus mengkaji, merevisi, dan merumuskan kurikulum pendidikan tinggi agar bahasa yang digunakan tidak sekadar mereproduksi ideologi dominan, tetapi juga membuka ruang bagi keragaman, kritik, dan pembebasan.